REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dalam menjalankan program tertib demo, harus ada tempat khusus untuk para demonstran menyampaikan suaranya. Dengan adanya tempat khusus, Tito meyakini tidak akan ada lagi demonstran yang mengganggu masyarakat luas dalam menyuarakan aspirasinya.

"Kalau bisa dibuat alokasi tempat untuk demo. Seperti di Inggris high park corner, itu disiapkan untuk demo. Jadi misalnya di silang  monas, di depan gedug MPR dan DPR atau tempat lain," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7).

Setelah disediakan tempat khusus berdemo, Tito melanjutkan harus ada Pergub yang mengatur bahwa ketika ada demonstran yang berdemo harus di tempat yang telah disediakan tadi. Dengan begitu, tak akan ada lagi masyarakat yang mengeluh karena macet yang disebabkan oleh demo.

"Setelah itu dibuat Pergub, demo harus ditempat itu dan gak boleh di jalan atau di HI karena buat macet kasihan masyarakat. Nanti anggota yang akan jaga demo akan diberikan insentif dan akan dibuatkan juga balai wartawan di sana," tambah Tito.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian menggelar pertemuan tertutup di Balai Polda Metro Jaya, Rabu (29/7). Dari hasil rapat tersebut, setidaknya menghasilkan lima tertib yang akan menjadi fokus kepolisian dan pemerintah kota untuk membenahi Jakarta.

"Lima tertib yakni tertin berlalu lintas, tertib hunian, tertib demo, tertib PKL dan tertib sampah. Tertib lalu lintas, demo, PKL dan hunian banyak bersentuhan dengan kami jadi Ahok minta polisi bentuk satgas untuk menindak tegas mafia hunian," ucap Tito.