REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan budaya yang sudah ada di Papua selama berabad-abad harus dipertahankan. Tugas pemerintah, perlu ditingkatkan untuk melakukan pengawalan.
"Budaya yang ada di Papua tidak boleh ditinggalkan, ini berkaitan dengan kesejahteraan," ujar Tedjo di sela diskusi bertema "Suara Untuk Papua" di Jakarta, Rabu (29/7).
Namun Tedjo menekankan, kesejahteraan itu bukan berarti masyarakat Papua, misalnya, harus memakai jas atau harus mengubah kebiasaannya yang telah dilakukan secara turun-temurun.
"Di negara lain, masyarakatnya bisa bebas berpakaian sesuai adat di tempat umum bahkan di acara resmi kenegaraan. Jadi tidak ada masalah, karena itu dalam hal budaya masyarakat Papua jangan disamakan dengan daerah lain," katanya.
Dia pun bercerita saat dirinya diundang dalam acara resmi di Papua Nugini. Dalam kegiatan tersebut para undangan yang datang mengenakan pakaian adat masing-masing. "Bahkan perempuannya mengenakan pakaian adat yang terbuka. Memang budayanya seperti itu. Jadi tidak ada masalah," tutur Tedjo.
Selain itu dia mencontohkan dalam hal kebiasaan warga mengunyah sirih. Hal tersebut bukanlah persoalan, hanya pemerintah memberikan imbauan agar tidak membuang air liur sembarangan demi kebersihan bersama. Tedjo melanjutkan, tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana menyelaraskan kesejahteraan warga Papua dengan kebudayaan yang ada di sana.
Oleh karena itu, dalam kebijakannya, pemerintah berjanji akan selalu melibatkan warga setempat.
"Pembangunan harus dilakukan di Papua, bukan hanya di Jawa dan Sumatera saja misalnya, tetapi hal itu perlu dilakukan dengan seimbang," ujar menteri yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2008-2009 itu.
