REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggandeng kalangan perguruan tinggi untuk memantau jalannya pilkada serentak. Selain itu, Bawaslu juga merangkul organisasi masyarakat sipil. Diharapkan, keterlibatan banyak pihak ini bisa mencegah terjadinya pelanggaran pilada yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon bupati maupun wali kota.
‘’Kami sengaja menggandeng organisasi masyarakat sipil dan kalangan perguruan tinggi untuk memantau jalannya pilkada,’’ ujar Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, kepada wartawan Rabu (29/7) sore.
Harminus menyampaikan hal tersebut pada acara sosialisasi pengawasasan partisipatif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Hotel Pangrango Kecamatan/Kabupaten Sukabumi.
Nantinya, perwakilan organisasi masyarakat sipil dan kalangann akademisi ini akan menjadi duta pengawas atau relawan pemantau pemilu di Sukabumi. Mereka berasal dari organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa serta perwakilan media massa.
Menurut Harminus, proses pemantauan jalannya pilkada tidak hanya pada waktu tanggal pencoblosan 9 Desember mendatang. Melainkan pada sejumlah tahapan yang rawan seperti pembahasan daftar pemilih, verifikasi calon hingga masa kampanye pilkada. ‘’Namun, dari pengalaman pilkada sebelumnya yang paling rawan terkait politik uang,’’ ujar Harminus.
Di mana, kasusnya banyak terjadi dalam pilkada.Pada pilkada serentak 2015 ini ada delapan daerah di Jabar yang menggelar pilkada serentak. Ke delapan daerah itu yakni Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupate Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Indramayu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika