REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memerintahkan kepada Kapolda Papua baru, Brigjen Paulus Waterpaw, agar menyelesaikan insiden Idul Fitri di Tolikara, Papua. Ia menegaskan penegakan hukum harus tetap dilanjutkan.

"Tapi diiringi dengan komunikasi. Jangan sampai ada gejolak," ujar Badrodin, dalam sambutannya saat memimpin Sertijab Kapolda Papua dan Papua Barat, di Rupatama Mabes Polri, Jumat (31/7).

Ia menekankan, kerukunan umat beragama di Papua perlu dibangun. Termasuk di daerah lain di Indonesia.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas kemanan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Pada Jumat (31/7), Kapolri memimpin langsung Sertijab Kapolda Papua dan Papua Barat.

Sertijab tersebut berdasarkan keputusan surat telegram Kapolri Nomor ST/195//VII/2015 tertanggal kamis 30 Juli. Dalam surat tersebut, posisi Paulus Waterpaw yang menggantikan Yotje digantikan dengan Brigjen Royke Lumowa.

Kepada Paulus dan Royke, Badrodin memberikan tiga penekanan pendekatan komunikasi kepada masyarakat Papua ataupun Papua Barat, yakni dengan pihak Gereja. Karena masyarakat Papua dan Papua Barat, kata Badrodin, banyak yang menyampaikan keluhan kepada pendeta.

Selain itu, komunikasi dengan lembaga adat juga diperkuat. Sebab, di sana lembaga adat masih sangat ditaati.

Kemudian, pendekatan dengan pemerintah setempat juga harus dilakukan. Hal ini penting karena Papua memiliki kekhasan, yaitu terdiri atas banyak suku yang dapat berdiri sendiri.

"Pendekatan itu penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat," kata Badrodin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika