REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi Banten telah resmi menerima surat Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten Non Aktif dari Kementrian Dalam Negeri.
Kepastian ini didapat setelah Sekda Banten Kurdi Matin menerima salinan Kepres No 63/P Tahun 2015 tersebut dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementrian Dalam Negeri Sumarsono MDM, Kamis (30/07) di Kantor Kemendagri Jakarta.
Sekda Banten didampingi Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten Siti Ma’ani Nina, Kepala Kesbangpol Rusdjiman, dan Sekretariat Dewan yang diwakili Beni Ismail.
Pada pertemuan tersebut Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono MDM menjelaskan, dengan di terimanya Kepres tersebut, maka Pemprov Banten melalui DPRD Banten agar segera menggelar rapat paripurna istimewa pemberhentian Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Selanjutnya, mengusulkan pengangkatan Wakil Gubernur Banten Rano Karno menjadi Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2012-2017, serta usul pemberhentian Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten.
“Dari rapat paripurna tersebut harus menghasilkan dua dokumen, yaitu berita acara atau risalah rapat paripurna DPRD dan Keputusan DPRD Provinsi Banten tentang usul pengangkatan Wakil Gubernur Banten Rano Karno menjadi Gubernur Banten dan usul pemberhentian Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten,” kata Sumarsono didampingi Sekretaris Dirjen Otda Kemendagri Susilo.
Menurut Sumarsono, berdasarkan hasil rapat paripurna tersebut, nantinya Ketua DPRD Banten menyampaikan usulan kepada Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo perihal usul pengangkatan Rano Karno menjadi Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2012-2017 dan juga usul pemberhentian Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten.
“Usulan tersebut dibarengi dengan dokumen hasil rapat paripurna DPRD Banten,” ucapnya.
Berdasarkan surat usulan tersebut, lanjut Sumarsono, nantinya Mendagri menyampaikan usulan kepada Presiden RI perihal usul pengangkatan Rano Karno menjadi Gubernur dan pemberhentian menjadi Wakil Gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika