REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ditengah kekhawatiran mundurnya pilkada serentak di beberapa daerah, akibat hanya memiliki satu pasangan calon, Perppu dinilai sebagai alternatif paling mungkin untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan kepala daerah.

Wakil Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, meyakini bahwa hingga batas waktu pendaftaran, semua daerah akan memenuhi persyaratan kuota paslon. Menurutnya, di undang-undang PKPU, tidak diatur tentang adanya calon tunggal. Sehingga memungkinkan dibuatnya perppu oleh pemerintah.

Sebab, PKPU yang diterapkan oleh KPU harus memenuhi rasa keadilan. Sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan hingga 2017. ''Salah satu pilihan paling cepat ya perppu,'' kata Riza, saat dihubungi Republika, Ahad (2/8).

Dalam perppu tersebut, lanjut Riza, KPU bisa memberikan bumbung kosong bagi masing dapil yang hanya memiliki calon tunggal. Jadi, masyarakat yang tidak ingin memilih calon tersebut, bisa meletakan suaranya di bumbung tersebut.

''Tapi saya yakin kuota akan terpenuhi hingga batas akhir,'' tegas dia.

Pengamat Politik Margarito Kamis mengatakan, jika pilkada hanya terdiri dari satu calon, maka hal itu tidak disebut sebagai pemilihan. Sehingga tidak tepat jika perppu dijadikan alternatif untuk mengantisipasi calon tunggal.

''Kalau hanya satu calon itu namanya penetapan, bukan pemilihan. Dan itu hanya ada di sistem Monarki,'' jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika