REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Zainul Majdi mengatakan, terdapat indikasi beberapa kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dibeberapa Kabupaten/Kota memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan sendiri.

"Saya prihatin terdapat indikasi di beberapa tempat seakan-akan kepala daerah mengidentikan dirinya dengan birokrasi," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Senin (3/8).

Menurutnya, birokrasi merupakan milik negara dan bukan milik siapapun. Sehingga, birokrasi tidak boleh dimanipulasi dan diintimidasi. Oleh karena itu, dia meminta kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada tetap mengedepankan akal sehat.

"Jagalah batasan dan mari rawat kebersamaan. Jangan sampai kepala daerah mengancam birokrasi akan memecat jika tidak memilih dirinya. Itu tidak bermartabat," ungkapnya.  

Ia menuturkan, dirinya tidak pernah memanggil kepala daerah secara perorangan atau secara bergerombol dan meminta untuk memenangkan dirinya saat pemilihan Gubernur kedua kalinya, beberapa tahu lalu. Sebab, pertarungan politik tetap harus mengedepankan akal sehat.

"Jangan sampai Pilkada menciptakan polarisasi apalagi subordinasi, biar birokrasi bekerja dengan baik," ungkapnya.

Dirinya menghimbau kepada kepala daerah yang mencalonkan diri agar bekerja secara profesional dengan baik. "Kalau punya komitmen, semua proses pemerintahan tidak melampaui garis yang ditetapkan pasti output-nya akan baik. Kalau ada proses tidak baik, intimidasi outpout-nya tidak baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika