REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) berencana menghentikan untuk sementara impor jagung sampai batas waktu yang tak ditetapkan. Tujuannya agar pembelian jagung untuk pakan ternak digawangi oleh petani dalam negeri. Dengan begitu, hasil dan keuntungan produksi jagung bisa dinikmati petani nasional.
Seperti diketahui, para pengusaha pakan ternak yang terhimpun dalam Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) memasok kebutuhan pakan jagung lewat jalur impor. Kuantitasnya bisa mencapai 3 juta ton per tahun dari 14 negara. Rencana penghentian impor akan membuka pasar bagi petani jagung nasional untuk masuk ke pasar jagung.
"Pasar sudah ada, iklim cocok, petani mampu, lahan ada, harusnya kita bisa produksi sendiri," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Muladno dalam jumpa pers di Gedung C Kementerian Pertanian, Senin (3/8).
Pasar jagung di dalam negeri rata-rata mencapai delapan juta ton per tahun. Bahkan Indonesia bisa mengekspor jagung ke beberapa negara seperti Filipina. "Kan tidak lucu, kita bisa ekspor, tapi kita masih impor juga," terangnya.
Rencana penutupan impor jagung dimaksudkan agar pemerintah mulai memberdayakan petani-petani kecil. Jalan praktis tapi mengabaikan petani sendiri mesti disudahi. Diakuinya, memang transport impor jagung dari Argentina lebih murah untuk dikirim ke NTT dan dalam kapasitas besar. Makanya, akan kita perbaiki mekanisme agar petani dalam negeri dapat memasok jagung dengan ongkos produksi dan distribusi minimal.
Berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I 2015 Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung di dalam negeri mencapai 20,67 juta ton pipilan kering jagung. Angka tersebut meningkat sekitar 1,66 juta ton atau setara 8,72 persen dari produksi jagung 2014 yang hanya sebanyak 19,01 juta ton pipilan kering.
Itu disebabkan luas panen untuk jagung pada 2015 bertambah hingga 4,18 persen atau meningkat menjadi 160.480 hektare. Sementara, produktivitas diperkirakan naik 2,16 kwintal per hektar atau naik 4,36 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika