REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Pemimpin Ukraina menyatakan kalau Ukraina akan membuat unit tentara Muslim untuk melindungi perbatasan dan memantau impor dan ekspor Krimea, di tengah pertempuran yang semakin sengit dengan pemberontak pro-Rusia.
Mustafa Abdulcemil Kinmoglu, pemimpin Tatar Krimea, menurut media lokal mengatakan kalau batalion Muslim akan terbentuk dari Tatar Krimea, Kazan Tatar, Uzbek, Chechen, Azeri, Meskhetian Turki dan kelompok Muslim lainnya.
Kinmoglu menuturkan kalau batalion Muslim merupakan bagian dari hubungan antara Tatar Krimea dan Ukraina dan akan melaporkan kepada Departemen Pertahanan Ukraina mengenai perkembangan situasi.
Tatar Krimea merupakan kelompok minoritas Islam etnis Turki dan agama Sunni, yang telah menghadapi puluhan tahun penindasan agama dan politik di bawah kekuasaan Rusia.
"Sayangnya sepanjang sejarah, hak rakyat Tatar Krimea untuk hidup bermartabat di tanah air mereka sendiri telah dirusak dengan deportasi kolektif dan represi. Hari ini kita menyaksikan aneksasi ilegal Krimea dan acara yang disesalkan lainnya," kata Presiden Turki Recep Erdogan setelah bertemu selama akhir pekan dengan pemimpin Krimea.
Selama pertemuan itu, Tatar Krimea juga menyerukan semua langkah yang diperlukan, untuk membawa kembali Krimea ke Ukraina, berikut pengambilalihan semenanjung Rusia tahun lalu. Tatar Krimea sebelumnya telah terlibat dalam pertempuran melawan Moskow selama aksi saling serangan dan tembak-menembak di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina.
Diperkirakan 10.000 Tatar Krimea telah meninggalkan Crimea sejak aneksasi Rusia pada Maret 2014. Ada sekitar 300.000 Tatar Krimea yang masih tinggal di Crimea.
"Ini adalah forum bagi mereka yang tidak menerima kenyataan hukum baru kalau Crimea menjadi bagian integral dari Federasi Rusia," kata Vasvi Abduraimov, Ketua Organisasi Masyarakat Republik Krimea, saat menerangkan tentara muslim kepada Pravda.
Divisi Hak Asasi Manusia PBB menjelaskan kalau setidaknya, 6.400 orang telah tewas dalam konflik antara pasukan pemerintah Ukraina dan pemberontak separatis pro-Rusia di timur Ukraina.
"Pelanggaran serius hak asasi manusia, intimidasi, dan pelecehan dari penduduk lokal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terus dilaporkan. Mereka juga menerima tuduhan baru seperti pembunuhan, penyiksaan dan perlakuan buruk, serta kasus-kasus penghilangan kemerdekaan secara ilegal, kerja paksa, penjarahan, dan pemerasan uang di wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata," menurut laporan dari PBB.
Moskow sendiri telah lama membantah tuduhan Uni Eropa dan NATO, yang menyangka kalau Rusia telah mengirim pasukan dan peralatan untuk mendukung kegiatan pemberontak di timur Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika