REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan organisasi kepolisian di sejumlah negara di kawasan ASEAN memerlukan sistem pencegahan pencucian uang atau money laundry.

"Bagaimana upaya kita melaksanakan mengurangi kriminal seperti korupsi dan money laundry sehingga negara yang satu dengan lainnya dapat memberikan informasi agar tidak terjadi money laundry di negara masing-masing," kata Kalla dalam sambutan peresmian Konferensi Polisi se-ASEAN ke-35, Selasa (4/8).

Wapres juga meminta sejumlah negara anggota ASEAN untuk tidak melindungi transfer dana ilegal yang melanggar undang-undang baik di negara asal maupun tujuan pengiriman dana itu.

"Oleh karena itu kita membutuhkan suatu sistem yang baik dan kerja sama bagaimana mencegah kejahatan antar-negara tersebut yang didukung oleh suatu kesatuan hukum yang baik diantara kita semua," jelas Kalla.

Wapres menjelaskan dengan dilaksanakannya Konferensi Aseanapol dapat mendukung terbentuknya suatu instrumen hukum internasional di kawasan ASEAN yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, terorisme serta korupsi dan pencucian uang di negara asing.

"Kita tidak ingin di kawasan ini sesuatu terjadi seperti di negara lain, seperti di Timur Tengah yang rusak karena konflik masing-masing dan tentu dibutuhkan kerja sama untuk mengatasi hal-hal tersebut," tegas JK.

Selain itu, Wapres juga berharap para petinggi kepolisian di masing-masing negara dapat bertukar informasi dan meningkatkan rasa kesepahaman dalam peluang kegiatan kepolisian terpadu. Kalla mengatakan wilayah ASEAN memiliki keadaan dan potensi ekonomi yang sangat maju sehingga perlu dijaga oleh polisi di masing-masing negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika