REPUBLIKA.CO.ID,JOMBANG -- Muktamirin menyepakati pemberlakuan mekanisme pemilihan Rais Aam PBNU melalui Ahlul halli wal aqdi (Ahwa) oleh sembilan ulama sepuh pada Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur.
Kesepakatan itu diputuskan dalam Sidang Pleno Komisi Organisasi yang dipimpin Anggota Syuriah PBNU KH Ishomuddin di Alun-alun Jombang, Rabu siang.
Dalam sidang itu, ujar Kiai Ishom, pemberlakuan Ahwa pada Muktamar Ke-33 itu merujuk pada Bab 14 Ayat 1 bahwa Rais Aam dipilih langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahwa.
Peraturan itu juga ditambahi dengan Aturan Peralihan pada Bab 27 Pasal 105 Ayat 1 bahwa Rais Aam dan PBNU sesuai Bab 14 ayat 1 itu ditetapkan setelah Muktamar Ke-33.
Namun, pemberlakuan sesudah Muktamar Ke-33 atau Muktamar Ke-34 itu langsung ditawarkan pimpinan sidang kepada muktamirin untuk dipilih. Usulan muktamirin tentang ulama yang menjadi peserta sidang saat melakukan registrasi pendaftaran muktamar adalah Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin (Jakarta).
Selain itu, KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri, Pasuruan), KH Cholilurrahman (Kalsel), Syeikh Ali Marbun (Medan), dan Mbah KH Dimyati (Jateng). Nama lainnya, KH Mas Subadar (Pasuruan) dan KH Maemun Zuber (Sarang, Jateng) juga masuk, namun urutannya tidak jelas.
"Saya tidak tahu Mbah Maemun dan Kiai Mas Subadar itu urutan keberapa, saya juga tidak tahu dua ulama lainnya yang masuk Tim AHWA itu, tapi lima nama itu sudah urutan pertama hingga kelima," ucap salah satu panitia Muktamar seperti dilansir Antara, Rabu (5/8).
Nama Penanggung Jawab sementara Rais Aam PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) disebut tidak masuk.
"Yang jelas, Tim Ahwa bisa memilih sembilan nama itu, tapi bisa juga nama di luar sembilan nama itu," tuturnya.
Tentang kemungkinan calon Ketua Umum PBNU (tanfidziyah), ia mengatakan peluangnya ada pada tiga nama yakni KH Said Aqil Siroj (petahana), KH Salahuddin Wahid (Gus Solah/adik kandung Gus Dur), dan As'ad Said Ali (Wakil Ketua Umum).
Ikuti Whatsapp Channel Republika