REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku Pemprov akan menyiapkan 'calo' bagi pedagang makanan yang ingin mendapatkan sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini mengingat kesulitannya pedagang datang langsung ke BPOM.

Usulan itu diutarakannya saat penandatanganan kerja sama Pemprov DKI dengan BPOM tentang Pengawasan Pangan Olahan secara Terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (7/8). Pemprov DKI mengaku siap menyiapkan calo jika disetujui BPOM.

"Ada keluhan pedagang kecil kan repot datang ke BPOM dapat kode. Kalau diijinkan seperi itu kami siap jadi calo yang menawarkan bantuan sertifikat," katanya.

Tujuannya, jelas Ahok, agar memudahkan pedagang mendaftar BPOM. Tanpa perlu pergi jauh dan menghabiskan ongkos banyak. Biasanya hal ini menjadi kendala utama pedagang mendaftarkan usahanya.

Pihaknya menyebut akan memberikan bantuan di semua kantor pemerintahan mulai kantor walikota hingga tingkat kelurahan. Bantuan ini akan diserahkan pada PT Satu Pintu untuk mengelola.

Tambah dia, 'calo' utusan pemprov ini nantinya akan membantu mendaftarkan hingga memproses agar setiap pedagang makanan dapat memperoleh sertifikat BPOM. Dalam pelaksanaannya juga mantan Bupati Belitung Timur ini meyakinkan tidak akan adanya pemungutan biaya seperti calo pada umumnya.

Kalaupun ada biaya yang harus dikeluarkan untuk BPOM, kata dia, maka semua akan dibayar melalui transaksi non tunai melalui Bank DKI. Ini ditujukan untuk menghindari pungutan liar sebagai bentuk upah.

"Kalau BPOM harus bayar, kami buka auto debet langsung ke Bank DKI Semua harus transaksi nontunai," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika