REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mempermasalahkan rencana pemerintah memberikan sanksi ke daerah yang lelet dalam penyerapan anggaran. Ahok, sapaan akrab Basuki, optimis anggaran Pemprov DKI dapat diserap dengan cepat tahun ini.

"Nggak apa-apa (ada sanksi). Kami yakin pasti penyerapan anggaran tahun ini cepat makanya kita ada APBD Perubahan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Menurutnya APBD 2015 masih masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya penyusunan APBD belum dilakukan dengan benar.

Ia menuturkan penyusunan APBD 2015 tidak disusun dengan harga satuan yang benar dan masih banyak permainan anggaran di dalamnya. Apalagi tidak disusun dengan e-musrembang.

Ia yakin pada APBD 2016, penyerapan anggaran Pemprov DKI akan semakin tajam. APBD 2016 dengan e-musrembang dan harga satuan serta sistem rancang bangun yang benar, sehingga penyerapan anggaran akan lebih cepat.

DKI Jakarta dinilai sebagai salah satu daerah dengan penyerapan anggaran terendah. Kepala Bapedda DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan per tanggal 31 Juli penyerapan anggaran baru mencapai 19,22 persen. Itu terdiri dari belanja tidak langsung sebanyak 28 persen dan belanja langsung sebanyak 13 persen.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memberikan sanksi terhadap daerah yang lambat dalam penyerapan anggaran. Tujuannya, untuk mempercepat penggunaan anggaran belanja pemerintah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, dana yang mengendap di bank-bank daerah menjadi perhatian. Dia mengusulkan, untuk mencari mekanisme pencairan dana di daerah bisa dipercepat. Walaupun begitu, menurutnya Presiden memaklumi perlambatan ekonomi pada kuartal dua ini.

 ''Semua orang tahu, hampir tidak ada negara yang kuartal dua lebih baik dari kuartal satu,'' kata dia seusai bertemu dengan Presiden di Istana Negara, Kamis (6/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika