Ahad 09 Aug 2015 06:38 WIB

IPW: Pasal Penghinaan Presiden akan Repotkan Polri

Rep: c16/ Red: Karta Raharja Ucu
 Presiden Joko Widodo memberi hormat ketika lagu Indonesia Raya berkumandang saat Pelantikan Komisi Kejaksaan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo memberi hormat ketika lagu Indonesia Raya berkumandang saat Pelantikan Komisi Kejaksaan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengajukan pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden untuk dihidupkan kembali. Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, jika pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan kembali di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Polri yang akan mengalami kesulitan.

Alasannya, Neta melihat, saat memproses pengaduan menyangkut pasal tersebut, Polri bisa saja dituding sebagai alat presiden untuk mengkriminalisasi para pengeritik atau lawan-lawan politiknya. “Itu hanya akan merepotkan Polri,” ujar Neta kepada ROL, Ahad (9/8).

Neta menilai, dua alasan pasal penghinaan presiden tidak perlu dimasukkan dalam KUHP. Pertama, pasal itu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi. Kedua, posisi warga negara sama di depan hukum, sehingga presiden sangat tidak pantas diistimewakan secara hukum. Memberi keistimewaan hukum pada presiden sama artinya melakukan diskriminasi terhadap rakyat dan hukum itu sendiri.

Untuk itu, menurut Neta, pasal penghinaan presiden tidak perlu ada. Sebab di dalam KUHP sudah ada pasal yang mengatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika merasa dihina, kata Neta, presiden bisa melapor ke polisi dengan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di KUHP.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement