REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mendorong pemerintah daerah, khususnya disembilan kabupaten dan kota di Pulau Dewata ke depannya untuk proaktif memanfaatkan asuransi pertanian. Kementerian Pertanian secara nasional memprioritaskan asuransi pertanian untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan.

"Kabupaten dan kota harus aktif memanfaatkan keputusan pemeritah untuk penggunaan asuransi pertanian. Program ini bukan by mandate, jadi pemda yang harus aktif menindaklanjuti ke pemerintah pusat," ujar Dewi kepada Republika, Ahad (9/8).

Asuransi pertanian, kata Dewi akan menjamin kerugian petani di wilayah yang mengalami kekeringan luas atau terdampak puso. BI Bali selaku anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali mencontohkan Kabupaten Gianyar, salah satu sentra pertanian di Bali untuk menindaklanjuti pengajuan asuransi pertanian untuk petaninya.

Gianyar mencatat sebanyak dua subak dengan luas sekitar 110 hektare (ha) mengalami penurunan debit air signifikan. Hal ini menyebabkan sekitar 14.500 ha sawah mengalami kekeringan.

"Jika pemda tidak proaktif, asuransi itu tidak akan cair," ujar Dewi.

Kementerian Pertanian sebelumnya memprioritaskan asuransi pertanian untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan di Indonesia mencapai 200 ribu ha dari rencana total satu juta ha. Hal ini masih terus dibahas bersama dengan pihak asuransi. Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) terkait hal ini sudah ditandatangani.

Asuransi pertanian setidaknya bisa melindungi tiga juta petani di Indonesia. Asumsinya, jika petani di Indonesia rata-rata memiliki sawah seluas 0,3 ha dan dialokasikan untuk lahan pertanian seluas satu juta ha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika