REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyebut bahwa stok sapi masih cukup hingga empat bulan ke depan dianggap tidak keliru. Di feedloter, stok sapi per 30 Juli 2015 ada 220 ribu ekor.
Hanya saja permasalahannya, mereka masih enggan melepas sapi-sapinya karena belum adanya cadangan sapi pengganti. Apabila mereka harus menjual sapi di Jabodetabek sekitar 50 ribu hingga 60 ribu per bulan, maka dalam bulan keempat stok sapi akan habis.
"Kalau stok habis, di Desember atau Januari kami tidak punya sapi lagi buat dipotong. Makanya minta izin untuk kuota impor," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan, Abud Hadiyanto kepada ROL, Selasa (11/8) malam.
Toh sapi-sapi yang datang dari Australia tidak bisa langsung diptong. Perlu melewati masa penggemukan selama 90 sampai 100 hari. Ini berarti rantai usaha ini tidak bisa dipotong.
Kalau semua stok sapi dihabiskan, maka dikhawatirkan perusahaan akan tutup. Harus ada cadangan. "Kalau misalnya jual 5 ribu ekor ya harus ada ganti sapi baru 5 ekor. Ini baru namanya rantai berjalan dengan otomatis," ucapnya.
Apabila pemerintah memaksa penjualan sapi-sapi ini segera mungkin, nantinya hanya akan menambah masalah baru. "Apakah perusahaan harus dihentikan, apakah akan ada PHK besar-besaran akan dilakukan," tanyanya heran.
Sebagai pengusaha rumah pemotongan hewan, ia tidak merasa feedloter atau importr menahan sapi. Harga sapi ikut melonjak seiring kenakan harga daging. Mereka, kata Hadi, memberikan harga tinggi karena tidak mendapat jaminan kepastian setelah mereka menjual sapi-sapi tersebut.
Jika dikatakan importir sengaja menahan sapi untuk mengeruk keuntungan, itu tidaklah benar. Importir hanya ingin mengulur waktu untuk menjual sampai ada cadangan. "Yang biasanya bisa dijual selama enam bulan, mereka mau mengulur waktu jadi delapan bulan dengan harapan ada penambahan kuota impor," kata Hadi.
Ia berharap ada pemahaman dari pemerintah. Pihaknya sudah meminta Dirjen Perdagangan luar Negeri dan Dirjen Kementerian Perdagangan untuk segera mengatasi polemik ini dengan cara mengambil kebijakan sesaat dengan penambahan kuota impor dengan kepastian.
Pemerintah diimbau menghitung ulang data dan mengeluarkan kebutuhan angka impor sapi pasti utntuk 2016. "Tidak perlu empat kuartal, cukup diumumkan di awal 2016 saja," kata dia.
Menurut dia, tidak ada anak bangsa di Indonesia ini yang tidak mendukung swasembada daging. Hanya saja masalahnya, pemerintah membutuhkan perencanaannya yang amat matang. "Karena rencana ini sudah 15 tahun terkatung-katung dan tidak membuahkan hasil," kata Hadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika