Kamis 13 Aug 2015 15:57 WIB

Menteri Rizal: Ada Pejabat Main Proyek Kereta Cepat

Rep: Sapto Andika/ Red: Esthi Maharani
 Rizal Ramli
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Rizal Ramli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli secara terang-terangan menyebut ada pejabat yang ikut bermain dalam proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Bahkan, informasi tersebut didapatnya langsung dari Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya saat acara serah terima jabatan Menko Maritim, Rizal juga menyebut proyek kereta cepat ini ada yang membackingi.

Pernyataan Rizal Ramli bermula dari penjelasannya tentang proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Rizal menyebut, banyak investor asing yang ingin berinvestasi di proyek besar ini. Di antara negara yang gencar melakukan pendekatan adalah Cina dan Jepang. Bahkan, Rizal juga ingin Jerman juga beradu dengan dua negara Asia tadi untuk bisa berinvestasi di Indonesia.

"Temen-temen ketahui banyak sekali yang mau berikan pinjaman infrastruktur. Jepang tawarkan kereta api cepat bandung jakarta hanya 36 menit, 200 km. Cina juga tawarkan yang sama dan tidak pakai duit APBN. Kita adu Jepang, Cina, dan Jerman. Kita cari mana yang paling baik dan murah," jelasnya, Kamis (13/8).

Hanya saja, dia mengaku ada upaya-upaya dari pejabat yang ingin ambil keuntungan. Dia mengaku tidak peduli dengan keadaan tersebut. Rizal menegaskan, tetap akan melangsungkan proyek dengan bersih.

"Saya gak peduli backing siapa di belakang. Saya sudah bilang sama pak presiden, "Mas rizal, mas rizal sama teman-teman menteri putuskan". Memang di dalam proyek ini ada backing dan ada pejabat yang ingin bisnis. Kita tidak akan pengaruh. Kita pilih yang terbaik untuk bangsa kita"," ujar Rizal menirukan pernyataan Jokowi.

Dari perkataan Rizal ini, terlihat bahwa Presiden Jokowi juga menyadari adanya permainan oknum yang ingin ambil untung di balik proyek kereta cepat Jakarta - Bandung ini.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengatakan, jika berjalan lancar, maka proyek kereta cepat ini bisa diketahui kepastiannya pada akhir bulan Agustus.

"Rencananya menunggu keputusan dari pemerintah tapi usulan dari Cina adalah bekerjasama dengan BUMN," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement