REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Dosen dan karyawan Politeknik Kota Malang (Poltekom) tidak menerima gaji selama empat bulan terakhir mulai Mei hingga Agustus 2015 karena Pemkot setempat menghentikan dana operasional sebesar Rp 1,8 miliar pada tahun ini.
Hal itu terungkap dalam dengar pendapat antara Komisi D DPRD Kota Malang dengan jajaran pengelola Poltekom yang dipimpin langsung Direktur Poltekom Isnandar di gedung DPRD setempat, Kamis (14/8).
"Setiap tahun Pemkot Malang menganggarkan dana hibah untuk biaya operasional Poltekom sebesar Rp 1,8 miliar. Anggaran tersebut khusus untuk membayar gaji dosen dan pegawai, namun karena anggaran tersebut dihentikan, pengelola berusaha untuk mencarikan dana pinjaman pada pihak ketiga agar dosen dan pegawai bisa gajian," kata Direktur Poltekom Isnandar.
Ia mengatakan sebenarnya dalam APBD 2015, Pemkot Malang masih mengalokasikan anggaran untuk Pioltekom, namun dalam perubahan anggaran keuangan (PAK), pemkot justru menghentikan dana bantuan itu. Gaji dosen dan pegawai untuk periode Januari-April menggunakan dana bantuan tahun 2014.
Dana bantuan yang dialokasikan untuk Poltekom sebesar Rp 1,8 miliar pada tahun 2014 terserap sebesar Rp 600 juta, sedangkan bantuan pada tahun ini belum cair sama sekali, sehingga gaji dosen dan pegawai mulai Mei --Agustus 2015 belum bisa dibayarkan.
Dikatakannya, jumlah dosen dan pegawai Poltekom ada 63 orang. Rinciannya, jumlah dosen 29 orang dan pegawai 34 orang. Dana yang dibutuhkan untuk membayar gaji dosen dan pegawai rata-rata sebesar Rp 142 juta per bulan.
"Kalau dana tunai dari mahasiswa, kami gunakan untuk operasional kampus, seperti membayar listrik, air, pembelian alat dan bahan laboratorium, serta kebutuhan lainnya," ujarnya.
Isnandar mengatakan dana dari uang kuliah mahasiswa belum bisa untuk memenuhi pembayaran gaji dosen dan pegawai. Jumlah mahasiswa di Poltekom saat ini sekitar 300 orang.
Dan, uang kuliah untuk mahasiswa program studi (Prodi) Teknologi Informatika dan Teknologi Telekomunikasi sebesar Rp 2 juta per semester, sedangkan prodi Robotik sebesar Rp 3 juta per semester.
Saat ini, lanjutnya, Poltekom juga masih dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Biaya sumbangan uang pembangunan dan pengembangan pendidikan (uang gedung) untuk mahasiswa baru sebesar Rp 7 juta.
Meski kondisi keuangan Poltekom sedang terseok-seok, Isnandar memastikan proses perkuliahan di kampus itu tetap berjalan lancar, bahkan Poltekom berhasil mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Lulusan dari Poltekom banyak yang diserap menjadi tenaga kerja di perusahaan besar, seperti Panasonic.
"Yang saya pikirkan sekarang ini jangan sampai proses perkuliahan dan pendidikan di Poltekom porak poranda hanya karena penghentian bantuan hibah dari Pemkot Malang. Kami akan berupaya maksimal untuk tetap menghidupkan kampus ini dan menghasilkan SDM handal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika