REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Presiden Joko Widodo pagi ini memberi pidato kenegaraan saat sidang bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8). Dalam pidato tersebut Presiden mengakui kurang tepatnya kebijakan yang dilakukan diawal pemerintahannya.  Selain itu, pidato ini oun dinilai sebagai pidato normatif oleh Komnas HAM di tengah permasalahan yang melanda Indonesia.

Berikut kutipan Teks Pidato yang dibacakan Presiden tadi pagi di Senayan.

Jakarta, 14 Agustus 2015

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya.

Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;

Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;

Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;

Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;

Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah;

Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin, untuk bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Terimakasih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah menyediakan forum ini sehingga saya dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, dapat menyapa seluruh rakyat Indonesia.

Melalui forum ini, sebagai Kepala Negara saya dapat menyampaikan laporan singkat kepada seluruh rakyat Indonesia tentang peran Lembaga-lembaga Negara. Selain itu, melalui forum ini terbuka ruang bagi saya untuk mengajak Lembaga-lembaga Negara membangun kekompakan demi memperkuat sistem pemerintahan Presidensial.

Saya sangat memahami bahwa setiap Lembaga Negara mempunyai peran sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Namun demikian, kekompakan Lembaga-lembaga Negara sangat diperlukan dalam perjuangan untuk mewujudkan janji kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, sebagai negara berdaulat, kita harus menyadari bahwa sejatinya kita saat ini sedang ‘perang’. Bukan perang fisik seperti yang dilakukan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan tetapi perang untuk memenangi perdamaian, kesejahteraan, dan kehidupan rakyat yang bahagia.

Kemenangan perang untuk memuliakan rakyat tersebut hanya akan terwujud kalau seluruh elemen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Lembaga-lembaga Negara, bersatu padu dan tidak terjebak pada ego masing-masing. Secara bersama-sama kita perkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.

Trisakti harus menjadi strategi utama dalam membendung upaya-upaya bangsa lain untuk merongrong kedaulatan, kesejahteraan, dan karakter bangsa Indonesia.

Melihat modal sosial dan ekonomi yang kita miliki, peluang Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera sebenarnya terbuka lebar. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan kreatif, kelas menengah yang semakin besar, sistem politik yang demokratis,  masyarakat Muslim yang moderat, dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 di dunia dengan Pendapatan Produk Domestik Bruto sekitar 10 ribu triliun rupiah.

Dengan kerja keras, optimisme, dan mengubah sikap konsumtif menjadi produktif, kita akan bermartabat di antara bangsa-bangsa di dunia. Percepatan untuk menjadi negara adil dan makmur tersebut, tentu dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, sangat ditentukan oleh kinerja dan kekompakan Lembaga-lembaga Negara. Kekompakan tersebut juga akan memperkuat sistem presidensial sehingga pemerintahan menjadi stabil.

Dengan demikian, pemerintah akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, sejak Kabinet Kerja dibentuk, Pemerintah secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif.

Untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, Pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik. Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Kini pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat.

Pemerintah mengakui, masih banyak persoalan yang menghadang kita.

Sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antarwilayah masih terbuka, praktik korupsi masih berlangsung, dan penegakkan hukum belum sepenuhnya kokoh. Pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi persoalan-persoalan tersebut.  Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, Pemerintah bersikap netral, dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika