Jumat 14 Aug 2015 13:35 WIB

BKPM: Proporsi Investasi Manufaktur 2016, 52,7 Persen

Rep: Binti Sholikah/ Red: Djibril Muhammad
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani berbicara saat menggelar keterangan pers realisasi investasi Triwulan II Tahun 2015 di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (27/7).
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani berbicara saat menggelar keterangan pers realisasi investasi Triwulan II Tahun 2015 di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (27/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan peningkatan proporsi investasi sektor manufaktur hingga 52,7 persen. Investasi manufaktur ditargetkan sebesar Rp 313,5 triliun dari keseluruhan realisasi investasi Tahun 2016 yang ditargetkan mencapai Rp 594,8 triliun.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan peningkatan proporsi investasi sektor manufaktur merupakan upaya mendorong transformasi ekonomi Indonesia dari berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyebutkan adanya perubahan paradigma ekonomi dari yang bersifat konsumtif ke produktif.

"Dengan memperbesar porsi realisasi investasi sektor manufaktur akan mendukung terjadinya industrialisasi di masa mendatang," jelas Franky seusai mengikuti acara Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Gedung Parlemen, Jumat (14/8).

Franky merinci pertumbuhan realisasi investasi sektor manufaktur diharapkan berasal dari industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik. Kemudian industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi; industri makanan; industri kertas, barang dari kertas dan percetakan, serta industri manufaktur lainnya.

Dia optimis target pertumbuhan investasi sektor manufaktur dapat tercapai melihat capaian Semester 1 2015 di mana realisasi investasi sektor tersebut masih tumbuh 20,47 persen.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, realisasi investasi beberapa industri sektor manufaktur dinilai tumbuh cukup tinggi seperti industri logam, industri kimia, industri mineral non logam, industri tekstil dan Industri kayu.

"Meski pun ada beberapa industri yang perlu perhatian lebih seperti industri makanan dan Industri alas kaki," imbuh Franky.

Untuk merealisasikan target tersebut, BKPM menempatkan sektor Industri sebagai salah satu prioritas pemasaran investasi, selain infrastruktur, pertanian, maritim, serta Pariwisata dan kawasan. Franky juga menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga lainnya untuk mendorong kebijakan yang pro investasi.

Menurutnya, konsern investor industri padat karya dan orientasi ekspor terkait adanya kepastian formula penetuan UMR yang berlaku setidaknya lima tahun serta kebijakan kerja sama perdagangan dengan negara lain, untuk meningkatkan daya saing ekspor.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement