REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, mempertanyakan perkembangan program kartu sakti andalan Presiden Joko Widodo, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pastika memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti realisasi program ini di Bali.
"Coba tanyakan ke pemerintah pusat mengenai KIP dan KIS ini. Jika KIP di Bali sudah bisa dibagikan, program serupa yang didanai pemerintah provinsi bisa dikurangi," kata Pastika di Denpasar, Juat (14/8).
Mantan kapolda Bali ini menjelaskan Bali mengalokasikan anggaran beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa miskin sekitar Rp 140 miliar per tahun. Ia yakin dana sebesar itu bisa dialihkan untuk program pemberdayaan masyarakat lainnya jika memang pemerintah pusat merealisasikan KIP di Bali.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, I Nyoman Wenten, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu pembagian kartu sakti dari pemerintah pusat ke daerah. Informasi terakhir yang ia peroleh mengatakan pusat masih melakukan verifikasi data penerima.
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (TNP2KI), ada 150.086 kepala keluarga (KK) yang akan menjadi rumah tangga sasaran dari kartu sakti ini di Bali. Data tersebut diperoleh berdasarkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 2013 yang diterbitkan pemerintah sebelumnya sebagai penanda rumah tangga miskin.
Dari 150 ribu KK tersebut, sebanyak 10.366 KK telah menerima bantuan perdana di Jembrana. Berikutnya Bangli (10.487 KK), Badung (10.521 KK), Tabanan (18.892 KK), Karangasem (24.044 KK), Klungkung (9.427 KK), Buleleng (41.929 KK), dan Denpasar (3.383 KK). Penyaluran bantuan KIP, KIS, dan KKS di Indonesia dilakukan dengan menggandeng PT Pos Indonesia dan bank pemerintah, yaitu Bank Mandiri.
"Kartunya masih belum dicetak karena masih verifikasi data," kata Wenten.
Pemerintah Provinsi Bali juga berencana mengusulkan tambahan 40 ribu penerima kartu. Wenten beralasan data yang sebelumnya belum termasuk anak-anak dipanti asuhan, penghuni panti jompo, dan mantan narapidana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika