REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Emrus Sihombing mempertanyakan sumber pembiayaan untuk konsep-konsep pembangunan pemerintah yang dibacakan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya.

"Misalnya pembangunan tol laut, apakah disertai dengan rincian mengenai berapa kilometer cakupannya, dari mana sumber dananya dan lain-lain," kata pakar politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) itu kepada Antara di Jakarta, Sabtu (15/8).

Menurut dia, sumber pendanaan dari konsep yang ada dalam pidato kenegaraan Presiden adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan, terutama apabila sumbernya berasal dari utang luar negeri. Emrus memandang penting hal tersebut karena publik memiliki hak untuk mengetahui sumber pembiayaan proyek pemerintah.

"Presiden Jokowi belum menyampaikan hal pembiayaan kepada publik. Jangan sampai pembiayaan tersebut menyebabkan pembengkakan utang, tapi kalau rasional (pembiayaannya) itu bagus sekali," kata dia.

Dia mencontohkan pembiayaan yang tidak rasional adalah penawaran utang luar negeri dari Cina yang disertai syarat harus mempekerjakan tenaga kerja dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Pada Jumat (14/8), Presiden Joko Widodo membacakan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-70 proklamasi kemerdekaan di depan Sidang Bersama MPR RI Tahun 2015.

Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan mengenai konsep pemerintahannya ke depan dengan berupaya fokus pada pembangunan infrastruktur, sumber energi, pasar rakyat, dan tol laut. Emrus yakin bahwa pemerintah sudah memiliki perencanaan operasional terhadap konsep-konsep tersebut karena telah berani menuangkannya dalam pidato, sehingga aspek rinci mengenai pembiayaannya sudah sepatutnya disampaikan ke publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika