REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang 70 ini, pemerintah diharapkan sungguh memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Momentum HUT dinilai tepat untuk dijadikan sebagai titik awal mengingat semakin lebarnya kesenjangan di tengah masyarakat.

"Memerdekakan warga miskin merupakan tugas penting negara dalam mengisi hari kemerdekaan," ujar Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay kepada ROL, Senin (17/8).

Saleh mengatakan, puluhan juta rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal itu dilihat dari target sasaran program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang mencapai 15 juta warga. "Realitasnya, jumlah orang miskin di Indonesia bisa lebih dari itu," ujarnya

Anggota Fraksi PAN ini menyebut, program-program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang ada dinilai belum menyentuh seluruh warga miskin. Persebaran program yang ada belum sepenuhnya merata. Ditambah lagi, program verifikasi dan validasi data kemiskinan belum selesai dilakukan.

"Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan pemerintah belum merata karena belum didukung oleh basis data yang benar," kata dia.

Dalam konteks tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial diminta segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar program validasi dan verifikasi data kemiskinan segera dirampungkan. Dengan begitu, sasaran dan target perlindungan dan pemberdayaan sosial menjadi jelas. "Pada akhirnya, program-program tersebut bisa mengatasi atau setidaknya meminimalisir dampak kemiskinan yang semakin hari semakin terasa," ucap Saleh.

Hal lain yang diperlukan adalah menyusun grand design perlindungan dan pemberdayaan sosial. Tujuannya agar seluruh aparatur negara mengerti arah percepatan penanggulangan kemiskinan. Tentu harus ada target yang ditetapkan. "Setidaknya, dalam 15 tahun ke depan, tingkat kemiskinan di Indonesia bisa ditekan sedemikian sampai pada titik terendah," harapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika