REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DI Yogyakarta (DIY) mulai mencatat munculnya pelanggaran dalam pelaksanaan ppemiliha kepala daerah (Pilkada) secara serentak di DIY. Ada tiga kabupaten yang menggelar Pilkada serentak di DIY yaitu Bantul, Sleman dan Gunungkidul. Pialkada serentak akan digelar 19 Desember mendatang.
"Salah satu yang kami catat adalah netralitas pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS)," ujar Komisioner Bawaslu bidang penindakan, Sri Rahayu Werdiningsih, disela-sela rapat koordinasi Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pengawasan Pilkada di DIY, Rabu (19/8).
Rapat koordinasi dihadiri tiga unsur dalam Gakkumdu di tiga kabupaten penyelenggara Pilkada serentak. Tiga unsur ini dari Kejaksaan, Kepolisian dan Panitia Pengawas Pemilu. Rakor digelar hingga 21 Agustus mendatang.
Pelanggaran netralitas pejabat dan PNS ini menurut Cici (panggilan Sri Rahayu) terjadi di Bantul dan Sleman. "Untuk di Bantul sudah dilakukan klarifikasi dan yang bersangkutan (PNS) mengakui, sedangkan di Sleman kita sudah mendengar pelanggaran namun belum ada laporan," ujarnya.
Menurutnya, di Bantul sedikitnya ada 4 PNS yang mendatangi deklarasi dukungan ke salah satu calon keppala daerah. Bawaslu memiliki bukti baik foto, rekaman video maupun saksi. Saat diklarifikasi, pegawai tersebut juga membenarkan.
"Namun ini belum kewenangan kami, jadi ranahnya kita serahkan ke Bawaslu RI bersama barang buktinya," ujarnya.
Temuan ini menurut Cici, akan diajukan Bawaslu ke Kementrian pendayagunaan aparatur negara dan RB. "Keputusan selanjutnya tergantung dari kementrian PAN dan RB," ujarnya.
Menurut Cici, rakor Gakkumdu ini penting dilakukan menjelang elaksanaan Pilkada. Hal ini untuk menyamakan pandangan dan pendapat terkait penegakan pelanggaran Pilkada. "Persamaan ppandangan ini penting untuk penegakan pelanggaran yang ada," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika