REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Mantan presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan ada delapan 'pekerjaan rumah' (PR) yang masih tersisa sejak Indonesia merdeka hingga saat ini.
"Jika ini mampu kita rampungkan bersama, Indonesia akan menjadi negara maju dan kuat," ujarnya saat menjadi pembicara di Seminar Internasional bertajuk "Memaknai 70 Tahun Kemerdekaan Indonesia di Tengah Dunia yang Berubah dalam Perspektif Sejarah" di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis (20/8).
SBY menjelaskan, permasalahan pertama adalah permasalahan ideologi, yang saat ini negara ditantang ideologi lain. Ia menegaska Pancasila merupakan yang terbaik dan ke depannya 'living idologi' bukan dogma dan mampu menjawab tantangan bangsa kedepannya.
"Saya sudah pelajari ideologi bangsa lain dan meyakini Pancasila merupakan yang terbaik," katanya.
Kedua, lanjut dia, demokrasi merupakan yang terbaik dibandingkan sistem lain. Islam dan demokrasi harus bisa sejalan. Demokrasi pembangunan ekonomi saling memperkuat. kebebasan dan keamanan sama pentingnya dan pemilu serta pilkada harus semakin berkualitas dengan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa.
"Pemilu jangan jadi lautan politik uang," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.
"Ketiga sistem tata negara dan pemerintahan. Ini saya meyakini sistem presidensial merupakan yang terbaik tentunya dengan chek and balances diharapkan akan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik," katanya.
Keempat sistem ekonomi yang perlu diperhatikan adalah dengan menerapkan ekonomi pasar yang berkeadilan sosial dengan tetap menjaga peran pemerintah secara proporsional.
Kerja sama internasional ekonomi diniscayakan tanpa mengorbankan kepentingan nasional, dan berorientasi pada peningkatan taraf hidup rakyat bukan retorika ideologis dan nasionalisme sempit.
"Kelima model pembangunan yang dipilih menurut saya, adalah pembangunan berkelanjutan menuju pertumbuhan dengan keseimbangan," katanya lagi.
Keenam persatuan nasional yang perlu diperhatikan adalah kesimbangan antara nasionalisme dan internasionalisme serta semangat rasa, dan ikatan identitas kedaerahan, serta dengan memperkuat toleransi dan harmoni kehidupan bermasyarakat.
"Ketujuh kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam hal ini negara tak boleh lengah karena masih gerakan pemisahan yang terjadi didunia. Untuk itu, negara harus bersikap bijak dan tegas," katanya menegaskan.
Kedelapan yang menjadi PR adalah kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. kita telah menetapkan NKRI harga mati.
"Ini harus dilaksanakan secara cerdas dengan menerapkan strategi kebijakan dan aksi yang tepat serta efektif. Tentunya globalisasi hadapi ancaman dan tantangan serta peluang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika