Jumat 21 Aug 2015 08:40 WIB

Pengamat: Aturan Etika Pejabat dalam Ranah Publik Perlu Dibuat

Rep: C07/ Red: Bayu Hermawan
Jusuf Kalla - Rizal Ramli
Jusuf Kalla - Rizal Ramli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko mengatakan terjadinya friksi  antara Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli  dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Wapres Jusuf Kalla membuat perlu adanya aturan etika pejabat dalam ranah publik.

"Kondisi komunikasi publik pejabat negara kita sudah keluar dari koridor komunikasi yang tidak mengindahkan etika," katanya kepada Republika, Jumat (21/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, sehari setelah dilantik, Menko Kemaritiman Rizal Ramli langsung terlibat friksi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait rencana pembelian pesawat untuk Garuda Indonesia.

Setelah mengkritik Menteri BUMN, Rizal Ramli kemudian mengkritik rencana proyek listrik 35 ribu MW yang dinilainya tidak masuk akal.

Kali ini, ia terlibat perdebatan dengan Wapres Jusuf Kalla. Hal itu pun membuat kondisi pemerintahan pascareshuffle kabinet menjadi gaduh.

Pihak Istana negara mengatakan saat ini friksi antra Wapres Jusuf Kalla dan Rizal Ramli telah selesai.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement