REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Rusia mengatakan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari rancangan resolusi PBB tentang penerapan embargo senjata dan sanksi terhadap Sudan Selatan jika Presiden Salva Kiir menolak untuk menandatangani perjanjian damai, Kamis (20/8).

Amerika Serikat(AS) mempresentasikan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan pada Rabu malam berharap untuk menjadwalkan pemungutan suara cepat, kemungkinan pada Jumat.

"Itu adalah rancangan kompleks dan kami perlu waktu untuk berpikir tentang hal tersebut," ujar Wakil Duta Besar Rusia Petr Iliichev.

Rancangan resolusi tersebut akan memberlakukan embargo senjata dan sanksi yang ditargetkan pada individu yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan upaya terbaru mengakhiri perang selama 20 bulan terakhir yang menyebabkan tewasnya puluhan ribu orang.