REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 70 juta atau 20 persen rakyat Indonesia belum menjadi konsumen pelistrikan. Hingga kini rasio elektrifikasi di Tanah Air masih sekitar 80 persen.

“Memang banyak warga Indonesia yang belum mengonsumsi listrik, diantaranya di wilayah Indonesia Timur,” ucap Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi saat dihubungi ROL, Jumat (21/8).

Saat ini, listrik di Indonesia dalam kondisi gawat darurat. “Antara permintaan dan stok tidak nyambung,” ujarnya. Permintaan listrik di dalam negeri mencapai 12 persen per tahun, sedangkan ketersediaan pembangkit listrik hanya enam hingga tujuh persen. Artinya, perlu ada percepatan pengadaan pembangkit listrik. Kalau tidak, maka Indonesia akan tertinggal bukan hanya dari segi konsumen tapi juga dari sisi kemajuan industri.

Secara nasional, Indonesia butuh percepatan pembangunan pembangkit listrik. Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) dinilai ideal. Namun, Tulus meragukan kemampuan pemerintah untuk bisa menghadirkannya dalam waktu lima tahun.

Menurut dia, kritik Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli secara empiris ada benarnya. “Jangankan yang 35 ribu MW, yang 10 ribu MW saja terseok-seok,” kata dia.

Untuk mewujudkan program ini perlu dukungan kuat dari pemerintah pusat dan daerah, misalnya dari segi percepatan pembebasan lahan. Percuma saja jika pembangkitnya sudah ada, tetapi lahannya tidak bisa dibebaskan karena terganjal masalah administrasi, adanya campur tangan mafia lahan, hingga problem regulasi. “Butuh sinergi dari berbagai pihak untuk mengatasi konflik di lapangan. Kalau tidak bisa, pengadaan listrik 35 ribu MW hanya mimpi,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika