REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembangunan gedung baru di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dinilai penting. Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Akbar Faisal mengatakan, gedung DPR kini sesak dan kapasitasnya tidak lagi memenuhi kebutuhan.
Anggota Komisi II ini berharap, wacana tersebut tidak lantas menjadi bulan-bulanan publik. Adapun kisaran dana pembangunan gedung baru, yang diprediksi Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,6 triliun, menurut dia, masih wajar.
"Jujur ya, saya sebagai anggota DPR, mulai kewalahan. Sejak periode lalu. Jadi menurut saya, jangan juga berlebihan kritik itu," ucap Akbar Faisal di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/8).
Kendati demikian, dia menekankan, nantinya setiap indikasi penyalahgunaan uang negara wajib dilaporkan dan diadili. Menurutnya, legislatif tidak mempersoalkan kehendak Presiden Joko Widodo sebelumnya yang meminta DPR untuk meninjau lagi rencana pembangunan gedung baru.
Diketahui, wacana ini meliputi tujuh proyek pembangunan di area kompleks Parlemen. Salah satunya, keinginan untuk menjadikan gedung utama sebagai bangunan cagar budaya dan
"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) membangun kantor. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membangun kantor. Kenapa Anda tidak protes?" tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika