REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merelokasi kawasan pemukiman Kampung Pulo, Jakarta Timur menuai banyak kontroversi. Tak sedikit yang mendukung, namun banyak juga yang mengecam kebijakan tersebut.
Salah satunya berasal dari putra mantan Presiden Indonesia kedua, Tommy Soeharto. Namun Basuki enggan menanggapi komentar Tommy secara berlebihan. Ia menyebut biar masyarakat yang bisa menilai manfaat ke depannya bagi sungai Ciliwung.
"Saya no comment, biar entar yang nilai saja. Karena ini proses udah kami lakukan sejak 2013," ujarnya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad (23/8).
Menurutnya, relokasi tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan dalam upaya negosiasi dengan warga yang mendiami bantaran sungai. Mereka meminta tidak diberikan rumah susun sebagai pengganti yang letaknya jauh dari rumah awalnya.
Keinginan warga, ujarnya, sudah dipenuhi dengan membangun rusunawa di wilayah Jatinegara Barat yang letaknya berdekatan dengan rumah sebelumnya. Untuk membangun rusunawa tersebut, ia mengklaim sudah mengorbankan Kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Timur.
Ia mengaku keputusannya tersebut sudah tepat. Pasalnya, jika tidak segera direlokasi, Ciliwung justru akan semakin kumuh. Padahal, awalnya sungai yang identik dengan banjirnya Jakarta tersebut tidak seperti saat ini.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut kedatangan pendatang menjadi salah satu penyebab sungai sering meluap. Kedatangan orang dari luar Jakarta dimanfaatkan oknum-oknum untuk menjual rumah-rumah semi permanen di bantaran sungai.
"Ternyata di pinggir sungai itu adalah oknum RT RW yang menjual dulu.
Itu adalah pendatang yang dengan sengaja mereklamasi sungai ciliwung,"
sebutnya.
Sebelumnya, Tommy mengomentari penggusuran Kampung Pulo dalam akun twitternya @Tommy_Soeharto1. Ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Ahok adalah pemimpin Jakarta, bukan tukang gusur masyarakat Ibu Kota. "Ingat DKI itu milik Rakyat bukan milik pemerintah. Pemerintahan DKI ada karena Rakyat yang memilih orang2 yang akan duduk di kursi pemerintahan.."
Ikuti Whatsapp Channel Republika