REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Setya Novanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit dengan tujuan tertentu terhadap Bank Indonesia, terkait terus merosotnya nilai tukar rupiah.
"Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai Rp14.000 (dolar,red) maka sudah saatnya Komisi XI DPR mengundang BPK mengaudit dengan tujuan tertentu terhadap BI," katanya di Jakarta, Senin (24/8).
Setya Novanto menjelaskan audit itu untuk mengetahui bagaimana situasi moneter saat ini bisa terjadi kemerosotan nilai tukar rupiah. Dia berharap BPK segera melakukan audit tersebut untuk memberikan berbagai masukan dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
"Diharapkan BPK berikan masukan, bagaimana situasi mengenai stok, apakah itu dalam jumlah yang tepat atau berkurang," ujarnya.
Selain itu dia menilai positif usulan Ketua Umum DPP Partai Golkar agar pemerintah membentuk pusat krisis untuk mengatasi kondisi ekonomi saat ini. Hal itu menurut dia, diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam perekonomian Indonesia karena situasi sekarang butuh sesuatu yang terpadu.
"Memang Pesiden (Joko Widodo) sudah memberikan evaluasi-evaluasi, dan apa yang disampaikan Pak Aburizal akan memberikan pemikiran kepada pemerintah," katanya.
Novanto meyakini bahwa pemerintah sedang mencari jalan keluar atas kondisi saat ini dan dirinya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangannya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie meminta pemerintah membentuk pusat krisis untuk menangani dan menghadapi permasalahan yang sangat sulit ini.
"Kondisi saat ini tidak bisa dibiarkan bahwa satu menteri bergerak ke kiri dan satu ke kanan. Dimana semua penanganan sulit ini tidak ada di dalam satu komando," kata ARB dalam konferensi persnya sebelum menggelar rapat pleno Fraksi Partai Golkar DPR, di Gedung Parlemen, Senin (24/8).
Dia mengatakan Senin (24/8) pagi, bursa saham Indonesia mengalami penurunan lima persen, dan dolar mencapai angka mencapai Rp 14.000. Kondisi itu menurut dia dapat membahayakan perekonomian kita maupun pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika