Selasa 25 Aug 2015 15:21 WIB

Soal Penyerapan APBN Lambat, Ini Penjelasan Menteri Keuangan

Rep: c03/ Red: Bilal Ramadhan
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bersilaturahim dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kamis (23/7).
Foto: MPR
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bersilaturahim dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kamis (23/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku penyerapan belanja negara 2015 lebih lambat dari tahun sebelumnya. Terlebih pada belanja pemerintah pusat. Sementara kata dia transfer ke daerah lebih baik dari kinerja di 2014.

"Perlambatan belanja pemerintah pusat terutama berasal dari belanja Kementrian/Lembaga karena pada awal tahun 2015 dilakukan perubahan pagunya secara signifikan di APBNP yang dipercepat, serta penyesuaian nomenklatur Kementrian/Lembaga," kata Bambang dalam menanggapi pandangan sejumlah fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II Jakarta, Selasa (25/8).

Sebab itu kata dia sampai dengan semester I 2015 penyerapan belanja Kementrian/Lembaga masih belum sesuai harapan. Namun, Bambang mengatakan pemerintah setelah melakukan langkah koordinasi dan upaya perbaikan maksimal, terjadi perbaikan di semester II tepatnya pada pertengahan Agustus 2015.

"Realisasi belanja K/L telah mencapai Rp 297,9 triliun yang berarti sudah lebih besar dari realisasi belanja di periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp 260,3 triliun," jelas Bambang.

Dia memperkirakan kedepan realisasi belanja K/L akan semakin meningkat. Terlebih dengan didorong pemantauan langsung oleh Presiden di sidang kabinet, serta tim pemantauan realisasi anggaran oleh lintas Kementrian.

Pada pelaksanaannya tahun depan kata Bambang diharapkan realisasi penyerapan belanja pemerintah akan lebih optimal. Telebih menurutnya sudah tak ada isu terkait perubahan nomenklatur. Selain itu perencanaan anggaran yang sudah dipersiapkan lebih awal dan langkah percepatan lelang kegiatan serta proyek lebih awal di triwulan IV 2015.

Sementara itu terkait eksekusi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang juga masih terkendala. Bambang mengatakan pemerintah akan mengkoordinasikan dengan tiap Pemda untuk selanjutnya mencari solusi bersama.

"Bila diperlukan, 2016 pemerintah ajan mempersiapkan regulasi reward dan punishment dalam pengelolaan dana transfer ke daerah unruk mengefektifkan belanja APBD agar benar-benar optimal mendukung pembanhunan di daerah," tuturnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement