REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, Arsid - Elvier Ariadianne Soedarto Poetri mengajak warga untuk ikut aktif mengawasi kecurangan dalam pilkada.
"Kami mengajak semua warga untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap semua progres Pilkada untuk menghindari perilaku yang tidak patut dari pihak tertentu sehingga Pilkada berjalan lancar," pinta Arsid yang didampingi Elvier usai pengundian nomor urut pasangan calon di Bintaro, Selasa (25/8).
Hal ini terkait pengalaman Arsid sebagai peserta Pilkada Tangerang Selatan pada lima tahun lalu yang melawan pasangan Airin Rachmi Diany - Benyamin. Ketika itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena adanya kecurangan yang sistematis, masif dan terstruktur oleh PNS.
Ia siap terlibat dalam proses Pilkada Tangerang Selatan secara jujur, adil, terhormat dan bermartabat. Pasalnya, lanjut dia, Pilkada merupakan ajang kontestasi politik dan pesta demokrasi bagi warga untuk memilih pemimpin dalam lima tahun ke depan.
"Pilkada melahirkan pemimpin yang dipilih warga secara langsung dan melahirkan pemimpin yang amanah, bersih, jujur dan mampu membawa kemajuan serta kesejahteraan kepada seluruh warga Tangsel," ujarnya.
Hal senada juga dikatakan pasangan Ikhsan Modjo - Li Claudia Chandra yang menjanjikan kesejahteraan kepada warga melalui pembangunan yang merata.
Karena, dengan potensi yang dimiliki Tangerang Selatan saat ini, sejatinya pembangunan sudah tertata. Tetapi, realisasi yang ada masih sangat jauh dari harapan.
Ia pun menegaskan bila pihaknya tidak akan memasukan keluarga dalam urusan pemerintahan nantinya jika terpilih dan lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat. "Kami tidak akan ikut sertakan keluarga dalam pembangunan," tegasnya.
Sementara itu, pasangan Airin - Benyamin Davnie mengaku telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan proses pembangunan. Jika amanat itu kembali diberikan masyarakat maka pihaknya akan lebih baik lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika