REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corrouption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menilai rendahnya serapan anggaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tidak serta merta karena takut dipidana. Menurut Adnan, yang terjadi di lapangan karena Pemda memang tidak memiliki program konkrit.

"Jadi tidak bisa dipukul rata," ujar Adnan, saat dihubungi Republika, Selasa (25/8).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada aparat hukum untuk tidak mengkriminalisasi kebijakan. Hal tersebut dinilai Jokowi menjadi penyebab serapan anggaran di daerah rendah.

Namun, Adnan juga tidak menampik jika serapan anggaran yang rendah karena ketakutan kepala daerah dipidana akibat kebijakan yang dibuatnya. Fakta tersebut juga ada di lapangan.

Menurut Adnan, Jokowi tidak perlu meminta kepada aparat hukum agar tidak mengkriminalisasi kebijakan. Adnan justru berpendapat bahwa profesionalisme aparat penegak hukum ditingkatkan.

Pasalnya, aparat penegak hukum maupun publik dapat melihat sendiri dimana kebijakan yang terdapat unsur pidana. Sebab itu, Adnan menegaskan, Jokowi perlu mendorong kinerja aparat hukum untuk bekerja profesional. "Jadi kepala daerah tidak perlu takut," kata Adnan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika