REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai kompleks Parlemen kini tak lagi mencukupi kebutuhan para anggota dewan. Sehingga, tegasnya, wajar kiranya pembangunan gedung baru DPR perlu diwujudkan.

Politikus Partai Demokrat itu lantas menampik dugaan proyek ini berpotensi merugikan rakyat. Menurut dia, tidak ada alokasi dana optimalisasi dari APBN yang digunakan untuk pembangunan gedung baru. 

“Dana optimalisasi itu kan tidak bisa dicadangkan dengan yang nyata (pembangunan gedung) seperti itu. Sehingga, yang terbaik biarlah proses ini berjalan,” ujar Agus Hermanto kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).

Pembangunan gedung baru DPR diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 2,7 triliun secara multi year. Dia menekankan, hingga kini proyek tersebut baru sekadar wacana dan belum sampai pada persetujuan pemerintah sebagai pelaksana.

“Suatu program apabila pemerintah tidak menyetujui, tidak mungkin bisa dilaksanakan. Sehingga, kita lihat saja prosesnya,” ucap dia.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mempertanyakan dugaan penggunaan dana optimalisasi untuk pembangunan gedung baru DPR. Sekjen FITRA Yenny Sucipto menyebut, dalam RAPBN 2016, proyek ini akan dimasukkan senilai Rp700 miliar. Namun, pihaknya juga mencium dugaan, APBN dipakai untuk realisasi proyek ini.

“Ternyata FITRA menemukan, dugaan pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun. Padahal dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan risiko fiskal,” kata Yenny Sucipto dalam rilis yang diterima Republika, Rabu (26/8). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika