REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus dipimpin oleh figur yang mampu membawa misi kepada umat sekaligus kepada pemerintah.

Hal ini penting karena keberadaan MUI tidak dapat dilepaskan dari umat Islam yang ada di negeri ini maupun kemitraan dengan pemerintah.

“Menurut saya, kedua kapasitas ini harus terpenuhi,” ungkap Ketua MUI Jawa Tengah, Dr KH Ahmad Daroji, saat dikonfirmasi di arena Munas IX MUI, Surabaya, Rabu (26/8).

Figur ketua umum ini, tambahnya, harus memiliki hubungan yang baik dan tidak bermasalah dengan umat (ke bawah) serta dengan pemerintah (ke atas).

Terkait dengan hal ini, Ahmad Daroji sendiri masih enggan menyebut secara personal, siapa figur calon pimpinan MUI yang dimaksudkanya tersebut.

Namun ia mengakui jika aspirasi nama- nama yang terus dikembangkan di arena Munas IX MUI ini semuanya amanah dan ilmu yang mumpuni.

Prinsipnya, Bagi saya MUI itu membawa misi kepada umat dan kepada Pemerintah. “Sehingga MUI dapat mewarnai kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, untuk memilih ketua umum MUI masa khidmat 2015- 2020 pada Munas IX MUI Surabaya ini bakal ditentukan oleh kesepakatan tim formatur terpilih.

Tim formatur ini mengakomodir unsur tiga pengurus demisioner (ketua umum, wakil ketua umum dan sekjen), penasehat, perwakilan wilayah MUI dan perwakilan ormas Islam.

“Tim formatur ini jumlahnya berkisar 15 hingga 17 orang,” jelas Ketua Panitia Daerah Munas IX MUI Surabaya, KH Abdusshomad Buchori.

Ikuti Whatsapp Channel Republika