REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, lewat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), terus mematangkan rencana membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Nantinya, Badan ini akan berfungsi melakukan koordinasi dan mengintegrasikan kerja-kerja dari divisi siber yang dimiliki kementerian dan lembaga-lembaga negara, termasuk dari TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan, TNI sudah memiliki divisi siber. Meski tidak memberikan secara rinci letak divisi siber dalam struktur Mabes TNI, tapi Gatot menyebutkan, di tiap angkatan sudah memiliki divisi yang secara khusus menanggulangi ancaman dan potensi kejahatan lewat dunia siber.

Lebih lanjut, Panglima TNI pun membantah, jika ada rencana membentuk cyber forces yang berdiri sendiri dan setingkat matra. ''Matra itu Darat, Laut, dan Udara. Tidak ada matra siber. Tapi di dalam masing-masing angkatan, itu ada (divisi siber),'' kata Panglima TNI, Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo, usai menghadiri Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (26/8).

Tidak hanya itu, Gatot juga membantah, adanya keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) dalam upaya memperkuat sistem keamanan siber di Indonesia. Sebelumnya, sempat beredar kabar soal rencana pemerintah akan membentuk Badan Cyber Nasional.

Namun, dalam upaya pembentukan ini, pemerintah kabarnya akan menggandeng CIA, terutama dalam menyeleksi dan menyedot percakapan yang dilakukan melalui aplikasi jejaring sosial. ''Tidak. Tidak ada (kerjasama dengan CIA),'' ujar Gatot.

Terkait rencana pembentukan BCN itu, Gatot mengakui, sudah mendengar rencana tersebut sejak lama. Mantan Pangkostrad itu pun enggan memberikan komentar lebih lanjut soal rencana tersebut. ''Itu sudah lama, tidak perlu lagi saya informasikan,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika