REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sesuai dengan rencana strategis tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi pada sektor pendidikan.  Salah satu kota yang yang menjadi piloting KPK adalah kota Cimahi, Jawa Barat.

Walikota Cimahi Atty Suharti mengatakan bahwa program ini merupakan langkah nyata dalam mewujdukan sistem reformasi birokrasi yang bersih dan prosfeional dengan good dan clean governance. Menurutnya, penguatan kapasitas inspektorat daerah dan bagian hukum sangat bagus untuk terus mengawal semua kegiatan dan membekali aturan dalam pelaksanaan kegiatan.

“Biasanya kami konsultasi dengan pihak kejaksanaan terkait kebijakan dan program yang akan dilaksanakan agar tidak ada yang menyalahi aturan,” ungkapnya.

Dengan alokasi anggaran dan banyaknya personel dalam pelayanan publik, sektor pendidikan dianggap sebagai daerah yang rawan terjadinya korupsi.Pemerintah Kota Cimahi pun menyambut baik ajakan KPK kepada seluruh komponen pemerintahan kota untuk berkomitmen sehingga tidak ada yang tersangkut korupsi. “Penyebab terjadinya korupsi salah satunya karena lemahnya pengawasan dan sedikitnya jumlah auditur,” tutur Atty.