REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo menegaskan, satu dari empat kabupaten di Maluku yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahap pertama 9 Desember 2015 termasuk dalam wilayah rawan konflik pesta politik tersebut.

"Dari 269 daerah penyelenggara pilkada serentak tahap pertama, 10 daerah tergolong rawan konflik, termasuk satu di antaranya di Maluku," kata Mendagri Tjahyo, Rabu (26/8).

Tanpa menyebutkan satu dari empat kabupaten yang rawan konflik, Mendagri menyatakan pemerintah telah mendeteksi sejumlah titik kerawanan yang memungkinkan terjadinya konflik saat berlangsung tahapan pilkada serentak di tanah air pada 9 Desember 2015.

Ia juga menyebutkan potensi konflik saat pilkada jauh lebih tinggi daripada saat pilpres ataupun pileg di 2014 lalu.

"Kebanyakan dipicu sentimen dan gengsi sukuisme yang kuat saat Pilkada di gelar," ujarnya.

Guna mengatasi kemungkinan konflik saat pesta demokrasi serentak tersebut, Mendagri Tjahyo, menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksi para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk melakukan pemantauan secara rutin, saat berlangsung berbagai tahapan Pilkada.

Ia juga meminta seluruh jajaran penegak hukum untuk bertindak netral serta mengawasi semua proses dan pentahapan Pilkada di Maluku agar berjalan lancar, jujur dan adil, guna meminimalisasi atau menghilangkan potensi konflik.

"Terpenting pemerintah daerah harus terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen terkait, terutama aparat keamanan dan penegak hukum sehingga dapat bertindak cepat dan tepat guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik politik saat pilkada serentak berlangsung," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika