REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo awal pekan ini menegaskan, pemerintah daerah tidak perlu takut untuk menjadi kuasa pengguna anggaran. Mengingat, penyerapan anggaran APBN hingga semester awal tahun ini cukup lamban atau berkisar hanya 20-50 persen.

Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate menghubungkan ketakutan para kepala daerah dengan gencarnya upaya pemberantasan korupsi. Politikus Partai Nasional Demokrat ini mengakui, kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cenderung menciptakan iklim tersendiri bagi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Seperti diketahui, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dilatari kewenangan lembaga itu untuk menyadap komunikasi para pejabat negara, termasuk kepala daerah. Johnny lantas menekankan, KPK mesti profesional.

“Diharapkan, KPK tidak menggunakan kewenangan sadapnya tak sesuai protokol dan disalahgunakan. Dan sudah terjadi sebelumnya, kan?” ujar Johnny G Plate di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/8).