REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo beralasan serapan anggaran rendah karena khawatir dipidanakan jika ada kesalahan dalam meengeksekusi kebijakan, Jumat (28/8).

Pengamat Kebijakan Publik UI Riant Nugroho mengatakan kekhawatiran PNS dan pejabat daerah itu karena mereka memiliki masalah mental. "Jokowi seharusnya menggunakan revolusi mental tersebut pada para pejabat daerah dan PNS yang ada," ujar dia.

Mental takut terhadap hukum perlu dirubah, lanjut Riant, karena sejak dahulu kesalahan administrasi saja mereka harus dipidanakan langsung pada Tipikor. Seharusnya setiap kesalahan terkait anggaran perlu ada tahapan-tahapan kesalahan tidak langsung dituduh korupsi.

Tuduhan korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi pejabat dan PNS di pemerintahan. Tetapi juga menjatuhkan martabat hingga keturunan mereka.