REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Riau diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk membangun sekat kanal guna mencegah pengeringan lahan gambut yang akhirnya berujung pada kebakaran hutan. Sayangnya, menjelang puncak elnino pada September-Oktober tahun ini, sekat kanal itu tak kunjung direalisasikan.
Ilmuwan Center for International Forestry Research (CIFOR), Hery Purnomo mengatakan, pembangunan sekat kanal didanai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rp 15 miliar. Dana siap pakai itu tak kunjung digunakan hingga saat ini dan terkesan dipersulit oleh Pemda.
"Pemda enggan mencegah kebakaran hutan sebab pelakunya adalah kawan-kawan mereka sendiri. Ini tragedi di negara ini, meski presiden sudah menginstruksikan langsung progam seribu sekat kanal sejak 2014," kata Hery dalam sebuah diskusi di Bogor, Sabtu (29/8), malam.
Guru Besar IPB ini pernah mencoba bertemu dengan beberapa kepala dinas perkebunan di Riau. Mereka tak bisa membangun sekat kanal sehingga miliaran rupiah uang menganggur di BNPB daerah.
CIFOR mendata kerugian yang muncul pada peristiwa kebakaran hutan di Riau setiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 20 triliun. Hery memperkirakan tahun ini kerugian akan jauh lebih besar. Sebab kebakaran dan pembakaran hutan terjadi di tengah puncak elnino.
"Jika Riau biasanya kehilangan Rp 20 triliun, maka sekarang bisa dua kali lipat, hingga Rp 40 triliun," katanya.
Hery mengakui kompleksitas jaringan pembakar hutan dan lahan di Riau sangat tinggi. Padahal, Riau menjadi etalase dunia internasional dan selalu menjadi sorotan dunia dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
Jaringan yang terlibat di dalamnya sudah terorganisasi dan sangat besar. Data CIFOR menunjukkan Riau memiliki 8,9 juta hektar kawasan hutan. Sebanyak 1,6 juta hektare diperuntukkan sebagai areal penggunaan lain (APL) yang biasanya untuk perkebunan. Fakta di lapangan menunjukkan luas kebun kelapa sawit di Riau mencapai 2,5 juta hektare yang berarti hampir satu juta hektar lahan sawit di Riau berada di kawasan hutan.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan pihaknya telah berkali-kali mendorong Pemda untuk membangun sekat kanal. Ada sekitar 17 kecamatan dan enam kabupaten di Riau yang masuk ke dalam zona merah atau kekeringan parah.
"Harusnya sudah sejak 1 Juni dilaksanakan, tapi Pemda tidak mau. Saya sudah marah-marah sama pejabat terasnya agar segera bangun sekat kanal," ujar Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika