REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menjadwalkan datang ke Timika, Papua awal September 2015 untuk menginvestigasi kasus penembakkan sejumlah warga Suku Kamoro oleh oknum anggota TNI AD yang menewaskan dua warga pada Jumat (28/8).
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang dihubungi Antara dari Timika, membenarkan rencana kedatangan Komnas HAM ke Timika. "Kami menjadwalkan awal September ke Timika untuk menyelidiki kasus itu," kata Natalius.
Natalius menyayangkan kembali jatuhnya korban jiwa warga sipil di Papua. Kasus penembakkan yang menewaskan Yulianus Okoare (18) dan Emanuel Mairimau (23) serta melukai sejumlah warga Suku Kamoro di kompleks Gereja Katolik Koperapoka itu menunjukan aparat keamanan yang bertugas di Papua masih mengedepankan pendekatan militeristik.
"Kami mengutuk keras kejadian ini. Pendekatan dengan cara-cara militeristik terhadap warga Papua sama sekali tidak dibenarkan, apalagi memanfaatkan alat-alat negara (senjata api) untuk membunuh rakyat," ujar Natalius, Ahad (30/8).
Ia mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran HAM yang hingga kini masih terus terjadi di bumi Cenderawasih itu. Presiden Jokowi sudah beberapa kali datang ke Papua, tapi kehadiran Presiden Jokowi di Papua hanya untuk meresmikan sejumlah proyek dan lain-lain.
"Kami belum pernah mendengar bahwa Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat dan diikuti dengan kebijakan nyata untuk menyelesaikan seluruh akar masalah Papua. Justru hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Papua agar tidak terjadi lagi kasus demi kasus pertumpahan darah warga sipil di Papua," katanya.
Natalis menambahkan kasus penembakkan warga Suku Kamoro di Timika pada Jumat (28/8) merupakan ujian bagi dua petinggi TNI dan Polri yang baru menjabat di wilayah itu yakni Kapolda Papua Brigjen Polisi Paulus Waterpauw dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI untuk dapat menyelesaikannya secara adil dan jujur.
"Sebetulnya kami sangat mengharapkan kedua pimpinan TNI dan Polri yang baru ini bisa melakukan pendekatan yang lebih baik kepada warga Papua, apalagi Paulus Waterpauw anak asli Papua dan Hinsa Siburian sangat lama bertugas di Papua. Tapi mereka baru bertugas, sudah terjadi kasus seperti ini," ujar Natalius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika