REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Setelah tiga tahun tanpa parlemen, Mesir pada Ahad (30/8), mengumumkan akan menggelar pemilihan parlemen pada Oktober dan November tahun ini. Langkah tersebut diharapkan dapat membawa kembali demokrasi di Mesir.

Sejak 2012, Mesir diketahui tanpa parlemen. Saat itu pengadilan Mesir membubarkan ruang utama parlemen yang didominasi Ikhwanul Muslimin. Kemudian pada 2013, Muhammad Mursi digulingkan dari jabatannya sebagai presiden Mesir terpilih.

Pemilihan umum parlemen sedianya akan digelar pada Maret. Namun pemilu ditunda, setelah pengadilan memutuskan bagian dari Undang-Undang Pemilu tidak konstitusional.

Kepala Komite Pemilihan Agung Mesir Ayman Abbas mengatakan, dari 27 provinsi setengahnya akan memilih pada 18-19 Oktober. Sementara sisanya akan memilih pada tahap kedua yang berlangsung pada 22-23 November.

Untuk pemilih di luar Mesir, tahap pertama digelar pada 17-18 OKtober dan sisanya pada 21-22 November. Pendaftaran calon anggota akan dibuka 1 September dan berlangsung selama 12 hari.

Berbicara dalam konferensi pers di Kairo, Abbas mengatakan tahap pertama pemilu akan dimulai untuk provinsi Giza, Fayoum, Beni Suef, Minya, Assiut, el-Wadi el-Gadid, Qena, Aswan, Laut Merah, Luxor, Alexandria, Beheira dan Marsa Matrouh. Sedangkan tahap kedua mencakup Kairo, Qalioubiya, Dakahliya, Menoufiya, Gharbiya, Kafr el-Shiekh, Sharqiya, Damietta, Port Said, Ismailia, Suez, Sinai Utara dan Sinai Selatan.

Selama tanpa parlemen, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi juga memegang kekuasaan legislatif yang membatasi kebebasan politik. Selama satu tahun masa jabatannya, ia telah meloloskan puluhan hukum dengan dekrit presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika