REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga meminta pemerintah serius mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan instruksi kepada para pemimpin daerah yang wilayahnya rawan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Wilayah tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, untuk kemudian melakukan konsolidasi internal terhadap para pemangku kepentingan di sana," katanya, Selasa (1/9).

Konsolidasi tersebut dilakukan kepada para pengusaha, organisasi serikat buruh dan ekonom daerah untuk melakukan langkah cepat dan tepat, seperti penurunan suku bunga untuk mendongkrak investasi, memberikan stimulan penurunan pajak, dan persyaratan kredit yang fleksibel demi mendorong produksi.

"Permasalahan tenggat waktu ekspor dan impor juga harus disederhanakan untuk menekan ongkos produksi," ucap Andy.

Dia berpendapat pula bahwa peran lembaga bipartit di tingkat perusahaan atau pabrik sebagai media komunikasi antara pekerja dan pengusaha agar lebih diberdayakan.

Selain itu, lembaga tripartit di tingkat nasional dan daerah perlu pula meningkatkan dialog hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkesejahteraan.

"Bila perlu komunikasi yang intens minimal 2 bulan sekali dilakukan oleh kepala negara, kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dunia usaha di Indonesia," kata Andy.

Pada Selasa ini, ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) melakukan "long march" menuju Istana Negara, Jakarta, setelah berkumpul di Bundaran Bank Indonesia.

Para buruh menolak ancaman pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelemahan nilai rupiah dan perlambatan ekonomi.

Andy tidak memungkiri ketika dikonfirmasi bahwa fenomena PHK yang marak terjadi dikarenakan lesunya perekonomian Indonesia yang ditandai dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika