REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menghadapi melemahnya kondisi ekonomi dalam negeri, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta pemerintah memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Andriyana usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kalau terjadi badai, nahkoda berikan arahan yang cukup jelas. Kita ingin menyampaikan bahwa kondisi ekonomi hari ini mesti ada arahan dari pemerintah terhadap rakyat agar ada kepastian dan ketenangan di tengah rakyat untuk melihat sendiri," kata Andriyana di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/9).

Ia mengatakan, KAMMI juga membahas kondisi perekonomian terkini, yakni terjadinya perlambatan ekonomi serta pelemahan rupiah. Kedatangan KAMMI, kata dia, sebagai bentuk solidaritas bersama guna menghadapi kondisi saat ini.

"Kita sampaikan tentang (penerimaan) pajak negara yang tidak sesuai dengan target dan penyerapan di daerah yang keliatannya masih rendah karena salah satu dari penggerak ekonomi rakyat juga adalah spending government," jelas dia.

Kepada Wapres, Andriyana menyampaikan kondisi tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Bahkan, akibat melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta menurunnya daya beli.

Pemerintah, kata dia, harus menunjukan pembelaan dan keberpihakannya terhadap rakyat Indonesia yang tengah mengalami tekanan ekonomi. Menurut KAMMI, langkah konkrit yang harus dilakukan pemerintah yakni meningkatkan penyerapan anggaran daerah.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan terobosan hukum bahwa kebijakan tidak dapat dikriminalisasi. Dalam kesempatan ini, KAMMI juga mengundang Wapres JK untuk menghadiri muktamar yang akan diselenggarakan di Banjarmasin pada 29 September - 4 Oktober.

Ikuti Whatsapp Channel Republika