REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) mencatat terjadi 16 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama 2015. Dari jumlah itu, 13 kasus di antaranya terjadi pada anak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BP3AKB Nur Julaeha menuturkan, kekerasan pada anak berpotensi tinggi terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Sebab, jumlah anak di KBB sepertiga dari total penduduknya. "Makanya potensi kekerasan pada anak ini cukup tinggi," ujar dia, Selasa (1/9).

Nur menjelaskan, ada banyak faktor yang menyebabkan angka kekerasan di kepada anak-anak tinggi. Misalnya, Nur mencontohkan, karena faktor kemiskinan. Menurutnya, tingkat kemiskinan di beberapa daerah di KBB memang terbilang tinggi. Akibatnya, kondisi ini mengurangi kesadaran orang tua.

Lalu yang kedua, karena faktor pernikahan dini. Soalnya, kekerasan pada anak itu amat mungkin terjadi jika orang tuanya melakukan pernikahan dini.

Ia menuturkan, dalam usia yang masih sangat muda, orang tua tersebut tidak memilih pemahaman yang mendalam tentang cara pengasuhan anak. "Ini yang paling dominan terjadi," ujar dia.

Apalagi, tambah dia, selama ini sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ini hanya berupa sanksi sosial. Sementara, sanksi hukumnya tidak dijalankan. "Kalau sanksi sosial ini tidak memunculkan efek jera," kata dia.

Sebab, meski pelaku tersebut berpindah ke daerah lain, tapi bukan berarti dia akan bertaubat. Malah, di tempat yang barunya itu, ia akan melakukannya lagi. "Karena itu memang perlu dibuat sanksi hukumnya," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika