REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Polda Nusa Tenggara Timur tidak mendapat dukungan dana dari APBD untuk pengamanan pilkada serentak di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur pada 9 Desember 2015. "Kami akan gunakan dana kontigensi sekitar Rp1 miliar dalam pengamanan pilkada serentak nanti, karena tidak ada dukungan dana dari APBD NTT," kata Kapolda NTT Brigjen Sunjaya kepada pers di Kupang, Rabu (2/9).

Dia mengatakan untuk melaksanakan pengamanan di daerah konflik seperti di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada, pihaknya harus melakukan pergeseran pasukan yang menelan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. "Untuk tiga Kabupaten itu saja sudah sampai Rp 600 juta, sementara dana kontigensi yang kami miliki hanya mencapai Rp 1 miliar," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk mengoptimalkan anggaran pengamanan, maka pihaknya akan melakukan pergeseran pasukan disesuaikan dengan kondisi lapangan selama pilkada dan kondisi yang dianggap rawan maka pasukan akan digeser ke wilayah yang membutuhkan pengamanan.

Kekuatan personel, menurutnya, akan dilakukan sesuai dengan tahapan pemilukada terlebih saat penetapan pasangan calon, pemilihan (pemungutan suara), pelantikan, dan konsolidasi. Sementara untuk kegiatan kampanye lainnya, jumlah pasukan pengamanan akan disesuaikan.