REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Koalisi anti korupsi Yogyakarta yang merupakan gabungan beberapa pusat studi dan kajian anti korupsi dan lembaga swadaya masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda penyerahan nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR RI. Menurut koalisi ini nama-nama tersebut diragukan integritasnya.

"Masa depan pemberantasan korupsi dalam pertaruhan dengan nama-nama capim yang diajukan tersebut. Karena nama-nama yang diajukan sangat dekat dengan penguasa (presiden)," ujar peneliti Pusat Study Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenurrohman, Rabu (2/9).

Koalisi Antikorupsi Yogyakarta sendiri terdiri dari beberapa lembaga penggiat anti korupsi antar lain, Pukat UGM, LBH Yogya, PIA, Dema Justicia, MTB, Pusham UII, IDEA, ICM, Forum LSM DIY, SIGAP, FPB, dan Sarang Lidi.

Mereka juga meminta DPR untuk tidak memilih capim KPK yang diragukan integritasnya tersebut.

Tri Wahyu dari Indonesia Court Monitoring (ICM) mengatakan, ada empat nama capim KPK yang diindikasikan sangat dekat dengan penguasa. Keempat nama ini adalah Brigjend Pol Basari Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata dan Surya Candra.  

Nama-nama ini menurutnya juga sudah banyak ditolak oleh masyarakat pasca dipilih oleh panitia seleksi.

"Kita juga melihat ada paketan yang disuguhkan ke DPR untuk dipilih sebagai pimpinan KPK," ujarnya.

Paketan itu menurutnya adalah empat nama tersebut ditambah salah satu calon dari internal KPK sebagai pelengkap bisa Johan Budi atau Sujanarko.

"Tetapi keputusan KPK itu kan kolektif jadi kalau satu lawan empat ya percuma," ujarnya.

Karena itu pihakya meminta DPR tidak memilih nama-nama yang diajukan pansel yang diindikkasikan kuat dekat dengan penguasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika