REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menghimbau kepada seluruh kementerian agar tidak membuat peraturan baru terlebih dahulu. Pasalnya, hal ini dapat mengganggu koordinasi sehingga menimbulkan high cost economy.

"Peraturan-peraturan baru stop dulu, dan kita mau lakukan reformasi semua peraturan lama yang sudah ada," ujar Sofjan di Jakarta, Kamis (3/9).

Sofjan menjelaskan, hal ini terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap 154 kebijakan yang dianggap kontra produktif. Kebijakan yang akan direvisi yakni menyangkut hampir semua sektor yang dinilai dapat menganggu kinerja investasi dan menganggu pertumbuhan ekonomi.

Sofjan menjelaskan, sebagian besar kebijakan yang direvisi yakni di tingkat peraturan menteri maupun peraturan presiden. Menurutnya, sebagian besar peraturan tersebut akan dibatalkan karena berpotensi menambah ongkos ekonomi.